Reshuffle Kabinet Presiden

Sebagaimana telah dikabarkan bahwa Presiden nampaknya sedang ancang-ancang untuk melaksankaan reshuffle kabinetnya. Beberapa menteri dikabarkan akan diganti atau direposisi oleh Presiden.

Layaknya isu reshuffle yang sudah-sudah, isu kali ini juga masih seputaran tentang kebenaran akan adanya reshuffle. Jika benar, lalu apakah Presiden mampu menepis semua tekanan terutama dari partai koalisi dalam menentukan siapa menteri yang bertahan dan siapa yang tidak?

Saat ditanyakan kepada anggota DPR dari Fraksi PAN, Mohammad Ichlas El Qudsi beberapa waktu lalu menegai isu ini, beliau mengatakan meyakini bahwa reshuffle kabinet betul-betul dilakukan Presiden kali ini. Keyakinan tersebut menurutnya didasarkan pada kondisi politik dan mencuatnya berbagai kasus yang melibatkan banyak menterinya.

“Saya yakin reshuffle ini akan terjadi. Berbagai kasus korupsi yang menyeret beberapa menteri di kabinentnya saat ini dan juga sorotan publik Indonesia terhadap menteri-menteri yang tak cakap dalam memerintah dikementrian masing-masing menjadi indikasi akan adanya reshuffle tersebut”, ujarnya meyakinkan.

Pria yang akrab disapa Michel ini juga mengatakan, soal reshuffle tentu menjadi hak preogratif Presiden. Namun, Presiden nampaknya tetap akan mengajak partai politik yang tergabung dalam koalisi untuk membicarakan soal ini. Meski begitu, pria asal Sumatera Barat ini juga berharap agar Presiden membuat keputusan yang tepat dalam melaksanakan reshuffle kabinetnya kali ini.

“Memang tak mudah bagi Presiden untuk menentukan siapa menteri yang akan direshuffle terutama di saat keberadaan menteri-menteri yang duduk dikabinet saat ini berasal dari berbagai parpol yang menjadi pendukung pemerintahannya. Namun, sebagai Presiden beliau harus mengambil sikap tegas dan bijak”, ujarnya lagi.

Anggota Komisi XI ini juga menambahkan, “Kalau tidak cakap, yah gantin aja. Kalo teralu liar dan kerap menimbulkan friksi di kabinet, juga sebaiknya diganti. Tentu juga yang punya masalah-masalah, seperti terlibat dalam tindak pidana korupsi, meski masih dalam penyelidikan ataupun masalah perselingkuhan, juga sebaiknya diganti”.

Bagaimanapun, katanya lagi memberikan tambahan, masyarakat menginginkan adanya perubahan atas kondisi politik saat ini. Melalui reshuffle diharapkan kondisi politik yang lebih baik dapat dicapai.