Sabtu, 22 Oktober 2011

BI dan Komisi XI akan Membentuk Otoritas Jasa Keuangan

Rapat bersama Komisi XI dengan Bank Indonesia beberapa waktu lalu terkait akan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Anggota Komisi XI dari fraksi PAN, Mohammad Ichlas El Qudsi memberikan pandangan, perlunya Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran untuk selalu menjaga stabilitas moneter dan menjada stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran).

“Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter harus diikuti dengan penciptaan stabilitas sistem keuangan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”, ujarnya lagi pada sebuah kesempatan .

Sebagai Bank Sentral, menurutnya, Bank Indonesia harus secara konsisten dan transparan dalam menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.

“Untuk itu, Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi”, ungkap pria asal Dapil Sumatera Barat ini.

Anggota DPR RI yang akrab disapa Michel ini juga mengatakan, Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan kinerja lembaga perbankan yang sehat. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.

Nah, sehubungan dengan akan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia diharapkan menciptakan masa peralihan sistem pengawasan perbankan sehingga tercipta pengawasan perbankan yang lebih efektif”, katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Michel mengungkapkan, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran.

“Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia harus secara serius dan sungguh-sungguh mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat dengan menerapkan manajemen resiko secara efektif dan efisien”ujar pria yang juga merupakan kader HMI ini.

Terakhir, beliau mengatakan, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan, yaitu sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi ini diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, harus diadakan pengawasan dan evaluasi terhadap integritas dan profesionalisme sumber daya manusia di Bank Indonesia.

Jumat, 14 Oktober 2011

Jelas Negara Ini Dirampok

Dalam pidato pelantikan Menteri dan Wakil Menteri hasil Reshuffle kemarin, Presiden mengatakan bahwa negara Indonesia dirampok oleh mereka yang ingin memperkaya diri sendiri. Tak hanya itu, sumber daya alam Indonesia juga banyak yang dirampok.

Saat ditanya pendapatnya mengenai statemen ini, Mohammad Ichlas El Qudsi, Anggota DPR RI dari PAN hanya tersenyum. Beliau mengatakan pada dasarnya semua orang juga sudah paham bahwa negara ini telah dirampok, baik oleh oknum luar maupun oleh orang dalam sendiri. Sumber daya alam yang begitu besar, namun hanya sedikit yang dapat dikelola oleh pemerintah. Justru banyak diperjualbelikan kepada perusahaan-perusahaan asing.

“Kita ini aneh, kok¸sumber daya kita yang punya. Namun, negara lain yang untung. Jelas kita ini dirampok. Mestinya, kitalah sebagai penghuni negara ini yang berhak mengelola dan memanfaatkan hasil sumber daya alam tersebut untuk kepentingan kita dan kesejahteraan masyarakat”, ujar beliau bersemangat.

Menurutnya, tak hanya orang luar, justru anak negeri ini juga ikut merampok kekayaan dan uang rakyatnya.

Iyalah, coba lihat banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum koruptor di negeri ini. Kalo bukan perampok, apa namanya, iya kan??” katanya lagi menambahkan.

Pria yang biasa disapa Michel ini juga berharap agar pemerintah dapat lebih keras berupaya mengatur pemanfaatan sumber daya alamnya demi kesejahteraan rakyat. Jangan cuma dijualbelikan begitu saja tanpa ada tuntutan. Mereka juga harus memberikan nilai lebih atas pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Dengan begitu barulah keadilan akan tecapai.

Sabtu, 08 Oktober 2011

Reshuffle Karena Citra Berkurang

Isu Reshuffle kembali diwacanakan oleh Presiden SBY. Ada yang menilai isu ini sebagai bentuk dari bargaining politik SBY dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah, tetapi ada pula yang mengatakan sebagai upaya SBY untuk meredam pemberitaan yang selama ini banyak menyedot perhatian publik, terutama masalah korupsi yang melanda partai yang didirikannya serta persoalan yang terkait dengan keberadaan mafia anggaran yang makin meresahkan.

Namun, ada pula yang menilai hal ini sebagai langkah SBY untuk mereduksi drastisnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya saat ini dan berupaya kembali mencoba merebut simpati masyarakat Indonesia.

“Saya kira, apa yang dilakukan Pak SBY bisa memenuhi semua kemungkinan tersebut. Namun, bisa dilihat dari kondisi saat ini, memang sudah sepantasnya SBY segera mengambil langkah strategis untuk membenahi pemerintahan yang saat ini dipimpinnya”, ujar Anggota DPR RI Fraksi PAN, Mohammad Ichlas El Qudsi ketika dimintai pendapatnya mengenai wacana reshuffle kabinet oleh Presiden SBY.

Pria yang akrab disapa Michel ini juga menambahkan, selain itu, Presiden semestinya jangan sampai terjebak dalam dinamika politik yang berkembang saat ini. Sebab, pergantian menteri jelas adalah hak preogratifnya sebagai presiden. Karena itu, jika memang dinilai tak cakap dalam menjabat sebagai menteri, segeralah diganti.

“Bagaimanapun masyarakat juga tak ingin diombang-ambingkan dalam ketidakpastian, terlebih ketidakmampuan para menteri dalam menjalankan tugasnya. Lihat saja, organisasi APINDO yang beberapa waktu lalu bertemu dengan Presiden secara tegas dan jelas meminta agar menteri-menteri yang nantinya dipilih untuk mengganti menteri yang direshuffle harus benar-benar bekerja untuk rakyat”, ucap pria asal Sumatera Barat ini menambahkan.

Anggota DPR Komisi XI ini juga berharap agar Presiden benar-benar mempertimbangkan secara matang siapa saja yang pantas diganti. Dan yang paling penting benar-benar bisa diharapkan untuk kemajuan masyarakat.

Jumat, 30 September 2011

Mutungnya Badan Anggaran

Setelah dipanggil dan diperiksa oleh KPK beberapa waktu lalu, keempat pimpinan badan anggaran DPR mengajukan keberatan untuk membahas RAPBN 2012 dan menyerahkan pembahasan ke pimpinan DPR. Sikap pimpinan Banggar DPR ini banyak disesalkan oleh berbagai pihak dan dinilai sebagai sikap yang kekanak-kanakan. Mestinya, Banggar memberikan contoh yang positif sebagai anggota DPR.

“Memang sikap mutung yang dilakukan pimpinan Banggar dapat dinilai kurang etis. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR tentu hal ini harus disikapi secara hati-hati agar tidak semakin membuat sorotan publik Indonesia semakin tinggi dan negatif”, ucap Anggota Komisi XI DPR, Mohammad Ichlas El Qudsi.

Dirinya juga mengatakan bahwa pelimpahan wewenang ini tak hanya dapat menganggu pembahasan RAPBN 2012. Tetapi juga dapat mengganggu kerja dewan secara keseluruhan mengenai prioritas anggaran yang harus segera disingkronisasi lintas kementrian dan komisi. Terlebih kewenangan tersebut dilimpahkan ke pimpinan DPR yang juga sudah cukup memiliki banyak pekerjaan.

“Saya harap kawan-kawan di Banggar kembali menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi kewenangannya. Sebab, meski secara timetable-nya masih cukup panjang, namun jika ini terus dibiarkan maka tak mustahil dapat menganggu pencapaian target penyelesaian RAPBN 2012”, ujar pria yang akrab dipanggil Michel ini.

Jumat, 23 September 2011

Reshuffle Kabinet Presiden

Sebagaimana telah dikabarkan bahwa Presiden nampaknya sedang ancang-ancang untuk melaksankaan reshuffle kabinetnya. Beberapa menteri dikabarkan akan diganti atau direposisi oleh Presiden.

Layaknya isu reshuffle yang sudah-sudah, isu kali ini juga masih seputaran tentang kebenaran akan adanya reshuffle. Jika benar, lalu apakah Presiden mampu menepis semua tekanan terutama dari partai koalisi dalam menentukan siapa menteri yang bertahan dan siapa yang tidak?

Saat ditanyakan kepada anggota DPR dari Fraksi PAN, Mohammad Ichlas El Qudsi beberapa waktu lalu menegai isu ini, beliau mengatakan meyakini bahwa reshuffle kabinet betul-betul dilakukan Presiden kali ini. Keyakinan tersebut menurutnya didasarkan pada kondisi politik dan mencuatnya berbagai kasus yang melibatkan banyak menterinya.

“Saya yakin reshuffle ini akan terjadi. Berbagai kasus korupsi yang menyeret beberapa menteri di kabinentnya saat ini dan juga sorotan publik Indonesia terhadap menteri-menteri yang tak cakap dalam memerintah dikementrian masing-masing menjadi indikasi akan adanya reshuffle tersebut”, ujarnya meyakinkan.

Pria yang akrab disapa Michel ini juga mengatakan, soal reshuffle tentu menjadi hak preogratif Presiden. Namun, Presiden nampaknya tetap akan mengajak partai politik yang tergabung dalam koalisi untuk membicarakan soal ini. Meski begitu, pria asal Sumatera Barat ini juga berharap agar Presiden membuat keputusan yang tepat dalam melaksanakan reshuffle kabinetnya kali ini.

“Memang tak mudah bagi Presiden untuk menentukan siapa menteri yang akan direshuffle terutama di saat keberadaan menteri-menteri yang duduk dikabinet saat ini berasal dari berbagai parpol yang menjadi pendukung pemerintahannya. Namun, sebagai Presiden beliau harus mengambil sikap tegas dan bijak”, ujarnya lagi.

Anggota Komisi XI ini juga menambahkan, “Kalau tidak cakap, yah gantin aja. Kalo teralu liar dan kerap menimbulkan friksi di kabinet, juga sebaiknya diganti. Tentu juga yang punya masalah-masalah, seperti terlibat dalam tindak pidana korupsi, meski masih dalam penyelidikan ataupun masalah perselingkuhan, juga sebaiknya diganti”.

Bagaimanapun, katanya lagi memberikan tambahan, masyarakat menginginkan adanya perubahan atas kondisi politik saat ini. Melalui reshuffle diharapkan kondisi politik yang lebih baik dapat dicapai.