Pemerintah harus segera mengklarifikasi persoalan pembelian Pesawat MA 60 dari Maskapai PT Merpati Airlines, yang beberapa waktu lalu sempat mencuat karena kecelakaan yang terjadi di Kaimana, Papua Barat. Kalangan DPR merasa ada yang janggal pada pembelian pesawat jenis tersebut dari pabrikan China.
Sebelumnya disinyalir bahwa telah terjadi dugaan mark up dalam pembelian pesawat ini. Beberapa pihak terkait diduga ikut menjadi makelar yang pada akhirnya menyebabkan Negara dirugikan hingga US$ 40 juta akibat mark up tersebut. Oleh karena itu DPR, khususnya Komisi XI akan memanggil Kementrian Keuangan untuk menjelaskan permasalahan ini.
Anggota Komisi XI DPR RI, Mohammad El Qudsi, meminta Komisi XI segera memanggil kembali Kementrian Keuangan untuk menjelaskan duduk permasalahan soal dugaan mark up ini. Sebab, menurutnya, jika sampai itu terbukti terjadi tentu akan jadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Saya berharap Komisi XI dapat kembali memanggil Kementrian Keuangan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan proses pembelian pesawat MA 60 dari China. Mereka harus membuka semua system pembeliannya, dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan kalau perlu kita juga akan meminta keterangan dari para praktisi untuk menilai bagaimana mekanisme yang semestinya untuk memberi gambaran apakah terjadi dugaan mark up tersebut atau tidak”, kata pria yang juga akrab dipanggil Michel ini.
Michel juga menambahkan, selain itu, secara umum DPR dapat mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pembelian model pesawat sejenis dari China dan meminta badan otoritasi penilaian kelaikan pesawat China untuk segera mengambil tindakan melakukan investigasi menyeluruh soal jatuhnya pesawat buatan mereka.
“Ini harus segera diambil tindakan sesegera mungkin. Jangan sampai kejadian kecelakaan pesawat kembali terjadi di masa mendatang akibat dari kesalahan dalam menentukan pesawat yang sebetulnya bisa jadi belum layak untuk terbang”, ujar Politisi PAN ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar