Kamis, 02 Juni 2011

Makelar Anggaran di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat

Keberadaan calo anggaran yang belakangan ini mengemuka dalam pemberitaan di berbagai media cukup membuat gaduh dunia perpolitikan, terutama di DPR saat ini. Walau semua tak memungkiri kondisi itu terjadi, namun realitasnya sulit untuk menginvestigasi dan membuktikan siapa saja yang mencoba bermain-main dalam wilayah tersebut.

Ditengarai bahwa banyak anggota dewan yang tidak hanya berfungsi sebagai wakil rakyat, tetapi juga sebagai makelar anggaran. Disebabkan oleh kedudukannya sebagai anggota dewan yang memiliki fungsi sebagai penentu anggaran negara, anggota dewan secara jelas mengetahui mata anggaran apa saja yang dapat dijadikan sebagai aset atau sumber pendapatan bagi mereka sendiri. Kasus teranyar yang menyeret sejumlah petinggi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI menjadi indikator adanya fenomena makelar anggaran di DPR.

Namun, tak semua sepakat jika dikatakan bahwa seluruh anggota DPR bertindak ganda, yakni sebagai makelar anggaran. Ada pula anggota yang idealis menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan, walau pun tak mengelak realitas bahwa fenomena tersebut bisa jadi benar-benar terjadi. Setidaknya hal itu yang dikatakan oleh salah seorang anggota DPR RI Fraksi PAN, Mohammad Ichlas El Qudsi.

Anggota dewan yang saat ini masuk dalam Komisi XI ini juga menambahkan, publik harus melihat secara jeli bahwa tidak semua anggota dewan melakukan hal tersebut. Masih banyak anggota DPR yang benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik dan betul-betul menjalankan agenda kerakyatan yang merupakan fungsi tertinggi sebagai anggota dewan.

“Saya tak memungkiri jika fenomena itu boleh jadi benar adanya. Tapi, masyarakat tak harus mengeneralisir bahwa semua anggota dewan melakukan hal itu. Tidak…. Masih banyak, kok, yang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat”, kata beliau yang kerap disapa Michel ini.

“Saya hanya menghimbau kalo memang ada yang melakukan fungsi ganda seperti itu dan terbukti bahwa ada anggota yang melakukannya, segera saja laporkan ke Badan Kehormatan DPR dan juga meminta agar fraksi segera mengambil tindakan tegas. Ntah itu di-recall atau lainnya. Saya kira itu akan lebih baik”, tambahnya lagi

Anggota DPR asal Sumatera Barat ini juga berharap agar semua kegaduhan politik ini dapat segera diselesaikan. Sebab, menurutnya, masih banyak agenda kerja riil Negara yang harus diselesaikan, misalnya menyelesaikan pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan.

Tidak ada komentar: